NEWS, P3MD Lombok Tengah. Kegiatan pendampingan desa pada Januari 2026 diarahkan pada penataan awal siklus pembangunan desa. Berbagai agenda koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Di Kabupaten Lombok Tengah, rangkaian kegiatan pendampingan berlangsung sejak pekan pertama Januari. Aktivitas tersebut mencakup rapat koordinasi, kunjungan lapangan, serta fasilitasi teknis yang melibatkan semua tenaga pendamping profesional, TA, PD, dan PLD.

Pendampingan awal tahun difokuskan pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan berulang, terutama terkait ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan kegiatan, dan kelengkapan administrasi desa.

Salah satu temuan utama adalah belum optimalnya pemutakhiran data pembangunan berkelanjutan desa. Data masih tersedia, namun sebagian belum diperbarui secara berkala sehingga belum sepenuhnya mendukung proses perencanaan berbasis kondisi faktual desa.

Selain data, keterlambatan penetapan RKP Desa dan APBDes masih ditemukan di sejumlah desa. Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan serta memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran sejak awal tahun berjalan.

Pada aspek pelaksanaan, pendampingan menyoroti kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa desa. Pendamping mendorong desa meningkatkan ketelitian dalam perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik agar sesuai standar yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan juga menjadi perhatian. Musyawarah desa sebagai forum penyampaian laporan dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa.

Rangkaian kegiatan Januari tersebut terdokumentasi dalam laporan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Laporan ini menjadi dasar penyusunan rencana kerja pendampingan desa sepanjang tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut, pendampingan diarahkan pada penguatan peran pendamping desa dan pendamping lokal desa. Koordinasi antarpendamping diperjelas untuk memastikan pembagian peran dan tanggung jawab berjalan lebih efektif.

Pendampingan juga mencakup penyamaan persepsi kebijakan Dana Desa tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada prioritas penggunaan anggaran, termasuk bantuan langsung tunai, padat karya tunai, serta dukungan terhadap layanan dasar desa.

Di lapangan, kunjungan pendamping menunjukkan sebagian desa telah memiliki basis data awal perencanaan. Namun, pendamping masih diperlukan untuk mendorong pemanfaatan data secara konsisten dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pelatihan pemutakhiran data dan penguatan perencanaan desa menjadi bagian dari agenda pendampingan. Aparatur desa didorong memahami data tidak sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Melalui penataan pendampingan sejak Januari, diharapkan desa memiliki fondasi kerja yang lebih terukur. Pendampingan awal tahun dipandang penting untuk menjaga konsistensi proses dan kualitas pembangunan desa sepanjang 2026.