OPINI. Jika harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar naik, dampaknya tidak hanya terasa pada angka-angka ekonomi makro seperti inflasi atau daya beli. Di lapisan paling dekat dengan realitas pembangunan, ada satu kelompok yang akan langsung merasakan tekanan itu secara nyata: pendamping desa.

Pendamping desa bekerja di ruang yang tidak mengenal sekat kantor. Mereka bergerak dari desa ke desa, menyusuri jalan berdebu, menembus jarak, dan hadir di tengah masyarakat untuk memastikan program pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Mobilitas bukan sekadar kebutuhan, melainkan fondasi utama kerja mereka.

Dalam standar operasional, pendamping lokal desa dituntut melakukan kunjungan lapangan sekitar 18 kali dalam sebulan. Pendamping desa tingkat kecamatan sekitar 15 kali, dan tenaga ahli sekitar 10 kali. Angka-angka ini menunjukkan satu hal sederhana: tanpa pergerakan, tidak ada pendampingan.

Maka, jika BBM naik, yang pertama kali berubah adalah biaya untuk tetap bergerak. Kenaikan harga akan langsung berdampak pada ongkos transportasi yang sebagian besar masih ditanggung secara pribadi oleh pendamping. Sementara itu, struktur honor dan dukungan operasional tidak serta-merta ikut menyesuaikan.

Di titik ini, muncul dilema yang tidak sederhana. Tetap menjalankan kewajiban lapangan berarti menanggung beban biaya yang lebih besar. Namun mengurangi mobilitas berisiko menurunkan kualitas pendampingan. Pilihan mana pun membawa konsekuensi.

Jika situasi ini berlangsung, ada kemungkinan perubahan pola kerja yang perlahan tapi signifikan. Kunjungan lapangan bisa dipadatkan dalam satu waktu, durasi interaksi dipersingkat, dan desa yang jauh atau sulit dijangkau menjadi prioritas kedua. Tanpa disadari, kualitas pendampingan bergeser dari proses yang mendalam menjadi sekadar pemenuhan target administratif.

Lebih jauh lagi, desa-desa yang sebenarnya paling membutuhkan kehadiran pendamping justru berpotensi mengalami pengurangan intensitas pendampingan. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan ketimpangan baru—antara desa yang mudah dijangkau dan desa yang berada di pinggiran akses.

Jika BBM naik, maka yang sedang diuji bukan hanya kemampuan individu pendamping untuk bertahan, tetapi juga ketahanan sistem pendampingan desa itu sendiri. Apakah sistem ini cukup fleksibel untuk beradaptasi, atau justru terlalu bergantung pada pengorbanan personal para pendamping?

Dalam situasi seperti ini, solusi tidak bisa hanya dibebankan pada individu. Dibutuhkan pendekatan yang lebih sistemik. Penyesuaian biaya operasional menjadi langkah yang logis, terutama untuk menjaga agar beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh pendamping. Selain itu, pengaturan ulang pola kunjungan berbasis klaster wilayah dapat menjadi strategi untuk menekan biaya tanpa mengurangi intensitas kerja.

Pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi bagian dari jawaban, meski tidak bisa menggantikan seluruh fungsi pendampingan. Kegiatan koordinasi dan administrasi dapat dilakukan secara daring, sehingga mobilitas difokuskan pada aktivitas yang benar-benar membutuhkan kehadiran fisik.

Di sisi lain, desa juga dapat menjadi bagian dari solusi. Dukungan fasilitas lokal, seperti transportasi bersama atau penguatan infrastruktur energi alternatif, dapat membantu mengurangi beban mobilitas. Ini sekaligus membuka peluang integrasi antara kebutuhan pendampingan dan inovasi desa.

Pada akhirnya, skenario “jika BBM naik” bukan sekadar asumsi ekonomi. Ia adalah ujian nyata bagi cara kita memandang pembangunan desa. Apakah kita melihat pendamping desa sebagai elemen strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya, atau sekadar pelaksana yang diasumsikan akan selalu mampu beradaptasi dalam kondisi apa pun?

Jika BBM benar-benar naik, maka pertanyaan itu tidak bisa lagi ditunda. Karena di balik setiap liter bahan bakar yang bertambah mahal, ada langkah-langkah pendamping yang menentukan arah pembangunan desa.