------

Peserta diskusi TAPM dan Dinas PMD Lombok Tengah menatap layar proyektor yang menampilkan data Indeks Desa 2025. Hujan deras di luar tak mengurangi semangat kolaborasi menyusun proyeksi desa mandiri menuju RPJMD 2025–2030.

------

Lombok Tengah, P3MD – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lombok Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) menggelar diskusi lanjutan mengenai analisis data Indeks Desa untuk mendukung penyusunan RPJMD 2025–2030.

Diskusi dilaksanakan di sekretariat TAPM pada Jumat, 24 Oktober 2025, melanjutkan pertemuan sebelumnya sehari sebelumnya. Suasana ruang sederhana tanpa pendingin udara tak mengurangi semangat peserta dalam membahas capaian dan proyeksi kemandirian desa.

Kabid Administrasi Desa dan Sekretaris Dinas PMD hadir langsung, bersama TAPM yang menyiapkan hasil analisis enam dimensi Indeks Desa versi Bappenas. Semua peserta fokus membaca data dan tren peningkatan status desa.

Hujan deras mengguyur atap sekretariat saat diskusi berlangsung. Bunyi hujan menenggelamkan suara kendaraan di luar ruangan, namun suasana tetap khidmat. Di tengah udara lembap, peserta menatap layar proyektor yang menampilkan angka dan grafik berwarna.

Data Indeks Desa 2025 menunjukkan capaian menggembirakan. Dari 132 desa di Lombok Tengah, sebanyak 88 desa berstatus mandiri atau 66,67 persen, 42 desa berstatus maju, dan hanya 12 desa masih tergolong berkembang.

Analisis dilakukan terhadap enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Setiap dimensi memiliki karakter dan tantangan berbeda yang menjadi dasar penyusunan kebijakan RPJMD mendatang.

Pada dimensi layanan dasar, mayoritas desa mencatat skor tinggi untuk pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Namun partisipasi PAUD dan ketersediaan tenaga kesehatan menetap masih perlu diperkuat agar pelayanan benar-benar merata.

Dimensi sosial memperlihatkan kekuatan gotong royong dan keamanan masyarakat yang tinggi. Sebanyak 112 desa mencatat skor maksimal untuk resolusi konflik, sementara 105 desa kuat dalam kegiatan satkamling berbasis komunitas.

Meski demikian, aktivitas olahraga dan ruang publik masyarakat menurun. Beberapa desa masih kekurangan fasilitas olahraga, taman baca, dan pusat kegiatan sosial yang mendukung interaksi antarwarga di tingkat desa.

Sementara itu, dimensi ekonomi menunjukkan struktur yang kuat. Sebanyak 125 desa memiliki BUMDes aktif dan 128 desa mengembangkan produk unggulan. Tantangan utama adalah mendorong inovasi dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha desa.

Pada aspek lingkungan, hampir seluruh desa memiliki regulasi pelestarian yang baik. Namun 129 desa masih berada di skor satu dalam pemanfaatan energi terbarukan, menandakan minimnya inisiatif energi hijau di tingkat desa.

Pengelolaan sampah sebagian besar masih konvensional, tanpa fasilitas daur ulang terpadu. Meski sanitasi sudah baik, kesadaran mitigasi bencana belum merata di semua wilayah, terutama di desa dataran rendah yang rawan banjir.

Untuk aksesibilitas, Lombok Tengah memiliki capaian positif. Jalan, listrik, dan internet sudah menjangkau hampir seluruh desa. Sebanyak 119 desa mencatat skor lima dalam akses digital, menandakan kemajuan signifikan dalam konektivitas informasi.

Transportasi publik masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun 110 desa memiliki angkutan desa, hanya dua desa yang mencatat skor lima untuk stabilitas dan frekuensi layanan transportasi.

Dimensi terakhir, tata kelola pemerintahan desa, menunjukkan kemajuan dalam administrasi dan partisipasi masyarakat. Namun transformasi digital masih rendah, dengan sebagian besar desa mencatat skor satu dalam penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kabid Administrasi Desa menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menyebut, “Kolaborasi data antara TAPM dan Dinas PMD harus menjadi dasar dalam perencanaan. Data ini bukan sekadar angka, tapi potret hidup pembangunan desa.”

Dari hasil analisis agregat, tim menyusun tujuh rekomendasi strategis: memperkuat PAUD, menyediakan tenaga kesehatan menetap, merevitalisasi ruang sosial, membangun inkubator BUMDes, mengembangkan energi hijau, memperbaiki transportasi komunitas, dan memperluas digitalisasi desa.

Sekretaris Dinas PMD menambahkan bahwa hasil diskusi ini akan disampaikan ke BAPPERIDA sebagai bahan perumusan RPJMD Lombok Tengah. “Kita ingin RPJMD berbasis data nyata, bukan asumsi,” ujarnya menegaskan.

TAPM sendiri berperan menyiapkan proyeksi jangka panjang status desa hingga tahun 2030. Proyeksi itu menargetkan seluruh desa di Lombok Tengah berstatus Mandiri dalam lima tahun ke depan melalui intervensi lintas program.

Hujan yang semula deras perlahan reda. Para peserta menutup pertemuan dengan kesepakatan untuk memperkuat integrasi data desa dan memperbarui analisis setiap tahun sebagai dasar kebijakan daerah.

Dari ruang sederhana di sudut Praya itu, kolaborasi antara TAPM dan Dinas PMD melahirkan arah baru pembangunan Lombok Tengah. Sebuah tekad yang lahir bukan dari fasilitas mewah, melainkan dari kerja bersama dan data yang jujur. (Sb.Lomb)